Peresmian Aceh Business Forum

Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar meresmikan Aceh Business Forum di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh pada tanggal 28 Januari 2008.

BANDA ACEH - Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, menilai terpusatnya perhatian pengusaha di daerah ini pada sektor konstruksi semata, menyebabkan kondisi perekonomian Aceh terancam tak bergairah. Atas dasar itu, ia minta pihak swasta mulai mengembangkan sektor agro (pertanian), sedangkan kalangan perbankan diminta berperan aktif dalam membangun perekonomian Aceh.

Kelemahan mendasar yang menyebabkan harga barang mahal dan inflasi tinggi, karena sedikit sekali pengusaha Aceh yang melirik dan bergerak di sektor agro, katanya pada pertemuan Aceh Business Forum (ABF) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Senin (28/1).

Kata Wagub, kondisi seperti itu menyebabkan mesin produksi pertanian di Aceh menjadi tidak ada dan berbagai hal yang sifatnya fundamental terpaksa harus bergantung pada daerah luar.

Dia berkeyakinan, persoalan ekonomi saat ini akan terjawab bila pihak swasta yang didukung perbankan, aktif dan siap mengambil langkah berani di sektor agro.

Karena itu dia mengajak kaum perbankan untuk memperhatikan pengusaha-pengusaha lokal di Aceh dalam rangka adanya investasi di sektor agro. Seluruh bank-bank yang ada di Aceh diminta jangan hanya mengoleksi keuntungan yang diperolehnya, melainkan ikut me-revolving bergeraknya sektor riil.

Selama ini kitakan selalu mengeluh. Harga barang mahal dan bergantung pada orang terus-menerus. Ini karena mesin produksi pertanian tidak ada dan infrastruktur pelabuhan lemah dan ini telah kita sampaikan kepada pemerintah pusat, ucapnya kepada wartawan usai acara tersebut.

IM-TGT
Terkait dengan hal itu, menjawab pertanyaan wartawan tentang sejauh mana peran yang telah ditunjukkan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IM-TGT) terhadap upaya membantu pertumbuhan ekonomi Aceh, Wagub menjawab bahwa sejauh ini IM-TGT belum memberi manfaat banyak.

Selama satu tahun saya duduk di pemerintahan Aceh, belum ada saya lihat manfaat yang diberikan untuk penguatan bisnis di Aceh. Karena itulah maka kita evaluasi, ungkap Wagub.

Menurutnya, harus ada upaya serius agar para pengusaha-pengusaha dari Malaysia dan Thailand tertarik datang ke Aceh. Pemerintah Aceh, katanya lagi, mengaku telah menyarankan agar pertemuan IM-TGT mendatang dapat dilakukan di Aceh agar segala permasalahan dapat melihat secara konkret.

Dunia usaha & bank
Sementara itu, kalangan dunia usaha yang diwakili Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Firmandez, pada kesempatan yang sama juga mengakui kelemahan yang disebutkan Wagub. Menurut dia, penyebabnya adalah karena kecilnya ruang lingkup sektor usaha yang ada.

Kadin sendiri selaku wadah dunia usaha, menurut Firmandez, telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya menyelenggarakan Kongres Saudagar dan program sertifikasi pengusaha untuk penciptaan 1.000 pengusaha baru per tahun di Aceh.

Memang Kongres Saudagar tahun lalu belum memperlihatkan hasil yang nyata. Namun, dukungan perbankan yang sebelumnya sangat rendah telah mulai ada walau masih belum sesuai dengan yang diharapkan, imbuhnya.

Sementara itu, Pemimpin Bank Indonesia (BI) Banda Aceh, Nawawi, saat ditanyai Serambi tentang sejauh mana upaya perbankan dalam ikut berpartisipasi membantu perekonomian Aceh, mengatakan bahwa bank siap dan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dalam hal pemberian kredit.

Otomatis perbankan siap saja. Sekarang yang dipersoalkan adalah kredit. Umumnya kan memang begitu. Untuk mendorong perekonomian, antara lain, adalah dengan melakukan penyaluran kredit, jelas Nawawi.

Namun, sambung dia, pengusaha tentunya harus lebih dulu siap terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi. Yaitu terkontrol atau tidak, dan itu juga harus dilihat dari banknya itu sendiri. Kalau analisis risikonya telah oke, baru bank masuk. Kalau belum, ya tentunya agak sulit, ujarnya.

Informasi singkat juga diberikan Pemimpin BI Banda Aceh ini. Bahwa pada tahun 2007 terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap realisasi kredit di Aceh. Persentase peningkatan mencapai sekitar 40 persen. Angka tersebut berada di atas persentase nasional.

Public private dialogue
Pertemuan yang berlangsung kemarin itu merupakan program public private dialogue atau dialog pemerintah-swasta yang difasilitasi International Finance Corporation (IFC) ––Group Bank Dunia. Di Indonesia, Aceh merupakan daerah yang pertama menerapkan sistem tersebut untuk membahas berbagai persoalan ekonomi daerah.

Country Manager IFC di Indonesia, Adam Sack, menjelaskan salah satu penyebab belum berjalannya investasi di Aceh adalah kurangnya koordinasi antara pihak swasta dengan Pemerintah Aceh.

Pemerintah lebih menekankan pada penciptaan lapangan kerja. Sementara pengusahanya saat saya tanya mengaku sulit memulai usaha, karena persoalan regulasi, ungkap Adam.

Padahal, menurut dia, bila proses birokrasi dan administrasi dipermudah, maka akan turut mempermudah penciptaan lapangan kerja. Terkadang pemerintah hanya perlu melakukan sedikit perubahan, namun hal itu tidak diketahui, tambah dia.

Dia harapkan, dengan adanya pertemuan public private dialogue yang dijadwalkan berlangsung setiap enam bulan sekali, akan menjawab berbagai persoalan yang menyangkut dengan perkembangan perekonomian di Aceh. Sejauh ini, negara yang telah berhasil menerapkan sistem tersebut adalah Vietnam, Kamboja, dan Laos.

Sumber : Serambi Indonesia